Pembebasan Lahan Tol Probowangi Harus Dipercepat

24-11-2020 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Singgih Januratmoko saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Pasuruan, Jatim, Senin (23/11/2020). Foto : Chasbi/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Singgih Januratmoko menilai masih ada kendala dalam proyek pembangunan Tol Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi (Probowangi) di Provinsi Jawa Timur. Ada tiga sesi dalam proyek pembangunan Tol Probowangi, sedangkan saat ini proses pembangunan sesi pertama jalan tol sepanjang 172 kilometer itu baru berjalan 20 persen. 

 

“Sesi pertama baru berjalan mendekati 20 persen, kemudian sesi kedua baru 7 persen sedangkan sesi ketiga belum berjalan. Intinya memang ada kendala pembebasan lahan, ini seharusnya dibantu pemerintah pusat, daerah dan kabupaten. Semua harus cepat memproses pembebasan lahan tersebut agar proyek ini cepat selesai,” terang Singgih saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Pasuruan, Jatim, Senin (23/11/2020). 

 

Politisi Fraksi Partai Golongan Karya itu mendapati informasi bahwa kendala yang berikutnya adalah masalah pandemi. Pandemi saat ini juga sangat berpengaruh sekali, terutama terkait likuiditas perusahaan, nantinya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus bisa men-support Jasa Marga yang mengalami masalah pada perbankan.

 

“Target tahun 2021 itu untuk sesi pertama, tapi saya yakin ini akan mundur karena masalah pembebasan lahan dan likuiditas. Saya harap ini cepat ada solusinya, karena nantinya tol ini akan terhubung dari tol Jawa Barat sampai ke Jawa Timur. Jadi jika ada wisatawan bertujuan ke Bali bisa melalui jalur darat ini, untuk menjadi alternatif,” jelas Singgih. 

 

Dalam pertemuan yang digelar di Taman Dayu Pasuruan itu, jajaran Direksi PT. Jasa Marga juga menyampaikan permintaan dukungan dari DPR RI dan pemerintah pusat, daerah maupun kabupaten agar pembangunan jalan tol tersebut cepat selesai. (cas/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...